Foto bersama usai forum diskusi desk di Yogyakarta

Bengkalis akan Usulkan Pelabuhan BSSR Selatbaru jadi PLBN

Laporan : Erwin

YOGYAKARTA -- Pertemuan yang dilaksanakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama seluruh daerah perbatasan yang hadir di Yogyakarta, Kamis (4/7/2019) lalu melahirkan kesepakatan untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, memiliki komitmen dan cita-cita yang sama untuk kemajuan daerah.

Oleh karena itu BNPP berharap secara bersama-sama dengan daerah perbatasan yang ada menyusun program prioritas dan memperjuangkan masuk dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L.

Pada forum diskusi desk yang berlangsung pada Jumat (5/7/2019), Bengkalis mengusulkan agar dibentuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tepatnya di Pelabuhan Selat Baru Bandar Sri Setia Raja (BSSR). 

Menurut M. Firdaus Kabid PPE Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, yang mengikuti forum tersebut, melihat keberadaan dan fungsi pelabuhan BSSR sudah sangat memungkinkan untuk di tingkatkan menjadi PLBN. 

"Menurut saya ini peluang besar kita untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, karena kalau sudah menjadi PLBN maka peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan akan mendapat bantuan dari pusat, termasuk jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas dan pengembangan infrastruktur permukiman," papar Firdaus.


Dikatakan Firdaus pemerintah pusat nantinya akan memperhatikan pemukiman di kawasan perbatasan seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih, termasuk juga pasar sebagai sarana pendukung perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu juga status jalan menuju PLBN bisa menjadi status jalan nasional.

"Kita sudah berkomunikasi awal dengan pihak BNPP, dan mereka minta kita menyurati secara resmi dan secapatnya akan dilakukan, target kita pembangunan PLBN ini masuk dalam prioritas RPJMN 2020-2024." tambahnya.

Untuk diketahui pada 2019, Kementerian PUPR akan membangun 4 PLBN Terpadu dari 11 PLBN yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. 

Sebanyak 4 PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan 2 PLBN di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yakni Sei Pancang Sebatik dan Long Midang. 

Sementara itu, 7 PLBN lainnya yang akan dibangun tahap selanjutnya, antara lain PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang dan Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yetetkun Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, Long Nawang di Kabupaten Malinau, JasaSei Kelik di Kabupaten Sintang, dan Labang di Kabupaten Nunukan di Provinsi Kaltim. 

Adapun, anggaran pembangunan 11 PLBN tersebut sebesar Rp1,7 triliun yang berasal dari pagu APBN Kementerian PUPR yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Hadir juga mengikuti pertemuan tersebut Kepala Bidang IPW Bappeda Bengkalis Mohammad Azmir dan Kasubbid Perhubungan Ridho Kurniawan.