DPRD Provinsi Sosialisasi Peraturan Daerah Perusahan Wajib Menjalankan Program CSR Serta Upah UMR
Anggota DPRD Riau Sayed Junaidi saat melakukan reses dan sosialisasi peraturan daerah di Siak Kecil

DPRD Provinsi Sosialisasi Peraturan Daerah Perusahan Wajib Menjalankan Program CSR Serta Upah UMR

Laporan: Jhon Hendri dan Andhika


SIAKKECIL - Komisi lima DPRD Propinsi Riau Sayed Junaidi Rizaldi dari fraksi partai  Gabungan Hanura- Nasdem menegaskan Kepada Perusahaan agar menjalankan program CSR sebagaimana ketentuan yang diterapkan.


Hal ini dipimpin  langsung oleh Sayed  di hadapan masyarakat Desa sungai siput, saat sosialisasi  di Desa sungai siput Kecamatan Siak Kecil Minggu  (6)01/19) kemarin.


Berdasarkan perundang-undangan tentang perusahaan yang sudah ditetapkan UMK/UMR ,  bahwa perusahaan wajib menjalankan Program CSR Khususnya yang berada di kecamatan Siak Kecil.



Adapun perusahaan yang tidak menjalankan  program CSR, maka pemerintah akan memberi sanksi tegas kepada perusahaan tersebut, dikarena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan tidak melakukan ketentuan yang sudah ada.


"Akan ditindak tegas perusahaan yang tidak menjalankan CSR,UMK,UMR" Terang sayed yang akrab disapa Pakcik.


Selain itu  disampai kan juga perusahaan jangan bermain dengan upah tenaga kerja , karena upah tenaga kerja sudah  ditetapkan UMK. Untuk itu perusahaan perlu berhati hati tentang Masalah upah tenaga kerja"Tuturnya.

Dikatakan juga salah satu masyarakat setempat yang sudah lama bekerja di PT. Doc Kindo Perkasa dan tak ingin namanya disebut, bahwa upah yang Ia terima dari perusahaan tidak sesuai ketentuan pemerintah.

"Benar, selama saya bekerja hasilnya tidak memuaskan". Kata masyarakat yang tak ingin namanya di sebut.


Untuk itu fraksi gabungan dari Hanura- Nasdem Syaid Junaidi, sangat menanggapi apa yang diajukan masyarakat kepadanya. dan kemudian akan menanggapi keluhan tersebut. 
Kemudian di jelaskan juga bahwa dana yang digunakan untuk reses ini, bukan dana pribadinya melainkan dana pemerintah." tutupnya.(and)