Forum Pemuda Peduli Lingkungan Pertanyakan Kejelasan Kerjasama Koperasi THTS dengan PT SPM
Rahmat Nuryadi Putra

Forum Pemuda Peduli Lingkungan Pertanyakan Kejelasan Kerjasama Koperasi THTS dengan PT SPM

Laporan : Andika Bugis


BANDARLAKSAMANA - Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FPPL) Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Rahmad Nuryadi Putra mempertanyakan kejelasan kerjasama antara Koperasi Tani Hutan Tuah Sekato (THTS) dengan PT Sakato Pratama Makmur (SPM) terkait bagi hasil. 

Demikian disampaikan Rahmad Nuryadi kepada sejumlah wartawan, Kamis (2/4/2020), dia mengatakan berawal dari kesepakatan bersama PT. Mapala Rabda dan Koperasi Tani Hutan Tuah Sekato hingga persoalan pembagian deviden antara Perusahaan Patungan dan Koperasi THTS, saat in menjadi tanda tanya di kalangan anggota Koperasi THTS. 

"Sejak tahun 2003 silam sampai dengan tahun 2020 ini tidak pernah ada penghitungan deviden antara kedua belah pihak. Ini menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab secara tepat dan pasti. Anggota Koperasi berhak mendapat kepastian mengenai kerjasama yang terjalin." kata pria yang akrab disapa Putra ini yang juga salah seorang anggota Koperasi THTS.

Oleh karena itu lanjut Putra, harus diusut tuntas agar masyarakat mendapatkan kepastian kerjasama selama ini.

Dipaparkan Putra bahwa Pihak Pertama yakni Koperasi Tani Hutan Tuah Sekato banyak kejanggalan selama kepengurusan berlangsung. Kejanggalan itu dapat dianalisis dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan 
akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. 

"Maka kami meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus Koperasi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini kami meminta kejelasan penghitungan deviden tahun ke -16 bersama dengan perusahaan, sebab sudah masuk tahun ke - 4 masa kepengurusan Koperasi belum menunjukkan hasil kerjasama yang berarti," pungkasnya.

Menurutnya prinsip berkoperasi itu atas dasar musyawarah dan mufakat. Ada forum yang dibolehkan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, Bahwa Rapat Anggota itu terdiri dari Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Tahunan.

"Maka dengan aturan yang berlaku itu kami mendesak Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Khusus dalam rangka meminta keterangan sekaligus pertanggungjawaban penghitungan deviden. Maka terbuka jalan bagi pengurus Koperasi THTS untuk mengundang seluruh anggota Koperasi dalam rangka menyampaikan pertanggungjawabannya." pinta Putra.

Namun jika Pengurus Koperasi THTS tidak mengindahkan lanjutnya, maka Anggota Koperasi memiliki hak untuk meminta Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap pelaksanaan kebijakan Pengurus Koperasi THTS. Kalau sudah Audit independen keseluruhan akan diaudit mulai dari administrasi sampai persoalan keuangan.

"Jika hal itu tidak dapat dilakukan maka tak terturup kemungkinan akan dibawa ke jalur hukum, kalau ditanya soal jalur hukum, bagi kami itu adalah jalan terakhir. Sebab kita masih mengedepankan semangat musyawarah dan mufakat," tutupnya.