Usut Aliran Dana Proyek, KPK Periksa Sejumlah Kontraktor

Usut Aliran Dana Proyek, KPK Periksa Sejumlah Kontraktor

RiauBerdaulat.com -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kontraktor sejumlah proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis, (15/12/2016). Beberapa pengusaha konstruksi dari beberapa asosiasiasi lokal dimintai keterangan di Gedung Bhara Makota, Jalan Pahlawan, Kota Madiun. 

"Pemeriksaan ini sudah ketiga kalinya," kata Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi), Kota Madiun, Moh. Rofiq seperti dilansir dari Tempo.co.

Dalam pemeriksaan kali ini, kata dia, penyidik KPK masih menelurusi aliran dana pembangunan Pasar Besar Madiun yang diduga disalahgunakan. Hal ini setelah lembaga antirasuah menahan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah pembangunan pasar tersebut senilai Rp 76,523 miliar pada 2009-2012.

Ketua Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (Aksindo), Rochim Rudianto, menjelaskan, selain tentang pasar besar penyidik KPK juga mencari keterangan tentang sejumlah proyek fisik lain sejak 2011 hingga 2013. 

"Nggak ada pertanyaan. Tadi (penyidik) hanya mencocokkan barang bukti, salah satunya tentang catatan fee," ujar dia. 

Menurut Rochim, besaran komisi setiap proyek telah ditetapkan oleh pihak Pemerintah Kota dalam hal ini Bagian Administrasi Pembangunan. Seorang pejabat berinisial S di Satuan Kerja Perangkat Daerah itu, kata Rochim, sebagai pengaturnya. 

"Fee 5 persen untuk proyek jalan, 7 persen untuk saluran irigasi, dan 10 persen untuk pembangunan gedung, ujar Rochim. 

Menurut dia, di Kota Madiun terdapat sembilan asosiasi jasa konstruksi. Tujuh ketua kelompok pengusaha itu memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa di Gedung Bhara Makota. Sedangkan, satu lainnya didatangi KPK di rumahnya lantaran sedang dalam kondisi sakit.  "Seorang lagi sedang pergi umroh. Jadi tidak datang," ucap Rochim.(RB/Tc)