Bengkalis – Ketua DPRD Bengkalis yang diwakili oleh Anggota Muhammad Isa, menghadiri peringatan HUT ke-24 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tahun 2025 di Balai Kerapatan Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis, Jl.

Talang Muandau – Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Dapil 3, Tairan, SH, Erwan, S. Sos, dan Laurensius Tampubolon, SH., MH, memenuhi undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Talang Muandau

Bengkalis, – Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis rancang rencana kerja TA 2025 dan bahas dinamika kode etik dan tata beracara BK dalam rapat kerja bersama Tenaga Ahli, Senin (10/02/2025).Badan Kehormatan (BK)

Bengkalis – Anggota Komisi II DPRD, Hendra, menghadiri panen jagung dan cabe bersama Kelompok Tani Millenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, pada Selasa (11/02/2025).Hendra didampingi oleh

DURI – Bupati Bengkalis, Kasmarni, melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Hutan Talang sekaligus meninjau rencana pengalihan arus kendaraan bertonase berat ke Jalan Lingkar Barat Duri. Dua langkah strategis ini

Laporan : AldoDumai, 31 Agustus 2025 — Dalam semangat kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi, Bea Cukai Dumai menghadiri kegiatan Jalan Santai bersama masyarakat Kelurahan Dumai Kota yang diselenggarakan oleh

Laporan: AndhikaSUNGAI PAKNING- Dalam rangka memeriahkan  Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu akan menggelar sebuah pesta rakyat besar-besaran di

Laporan : NurfizalBENGKALIS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis bersama Bupati Bengkalis dan jajaran aparat penegak hukum meresmikan Ruang Rawat Inap khusus tahanan dan narapidana di RSUD Bengkalis, Provinsi Riau,

Siak, 25 Agustus 2025. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak menegaskan sikap tegas terhadap ulah PT Siak Seraya Lestari (SSL) yang dinilai arogan serta tidak menghormati marwah adat dan pemerintahan daerah.

SIAK – Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, menyatakan akan mengusulkan pencabutan izin operasional PT SSL kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut ditempuh setelah upaya negosiasi damai antara pemerintah daerah,