Pekanbaru – PT Bumi Siak Pusako (BSP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Selasa (10/3/2026) untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya. Pembagian ini merupakan bagian dari hasil kinerja perusahaan sepanjang Tahun Buku 2025, sekaligus wujud komitmen BUMD sektor hulu migas itu dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT Bumi Siak Pusako, Raihan, menyampaikan bahwa dividen interim didistribusikan sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing pemerintah daerah.

"Pembagian dividen interim ini merupakan bagian dari hasil kinerja perusahaan pada tahun 2025 dan didistribusikan kepada para pemegang saham sesuai dengan komposisi kepemilikan saham yang dimiliki," ujar Raihan dalam keterangannya usai RUPS.

Hadir dalam RUPS tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau, Wakil Bupati Siak, Bupati Kampar, Wakil Bupati Pelalawan, serta Wakil Wali Kota Pekanbaru. Sementara dari internal perusahaan, tampak jajaran Komisaris PT BSP, Plt. Direktur, dan para manajer terkait.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), saham PT BSP dimiliki oleh lima pemerintah daerah di Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Siak menjadi pemegang saham mayoritas, disusul Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Raihan menjelaskan, dividen yang dibagikan saat ini bersifat interim, yaitu pembagian laba sementara sebelum laporan keuangan perusahaan diaudit secara menyeluruh. Nantinya, setelah proses audit Tahun Buku 2025 rampung, hasil kinerja perusahaan akan kembali dibahas dalam RUPS Tahunan untuk menetapkan pembagian laba bersih serta dividen final.

"Pembagian dividen interim ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada para pemegang saham sekaligus mencerminkan kinerja operasional perusahaan yang tetap terjaga dengan baik," tambahnya.

Ke depan, manajemen PT BSP berkomitmen menjaga kinerja operasional yang optimal, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta terus berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Riau.(Win)