Oleh: Redaksi Lensaberita24.com / Riau Berdaulat Media Group

Dalam setiap program besar yang lahir dari niat baik, selalu ada dua sisi mata uang: dampak sosial dan beban fiskal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu contohnya. Niat mulia untuk menghapus kelaparan anak Indonesia tidak bisa kita pungkiri. Namun, ketika niat baik itu dipaksakan dengan pola “one size fits all” (satu ukuran untuk semua), dampaknya justru melukai logika anggaran dan mencederai keadilan.

Hari ini, di tengah gemuruh pelaksanaan MBG di berbagai daerah, suara dari desa-desa mulai lantang. Para kepala desa, camat, hingga pemerintah daerah mulai merasakan tekanan fiskal yang luar biasa. Dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, atau pemberdayaan UMKM lokal, mulai tergerus habis hanya untuk menutupi kekurangan logistik MBG dan juga Koperasi Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semula dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting kini harus “dipinjam” untuk memenuhi target porsi makan siang yang megah, namun seringkali tidak tepat guna.

Ironi di Balik “Kemewahan” yang Tidak Diminta

Fenomena yang paling mengiris hati adalah munculnya resistensi dari kalangan masyarakat berada. Banyak orang tua dari keluarga mampu yang secara terang-terangan menolak program ini untuk anak-anak mereka. Mereka merasa program ini tidak tepat sasaran. Anak mereka yang sudah bergizi baik justru mendapatkan konsumsi gratis, sementara di bangku yang sama, tetangga sebelah yang kurang mampu harus berbagi porsi dengan sistem antre yang kadang tak teratur.

“Saya mampu membelikan bekal untuk anak saya. Lebih baik uang negara dialokasikan untuk anak yatim atau yang benar-benar membutuhkan,” ujar seorang warga Riau kepada lensaberita24 beberapa waktu lalu. Ini bukan sekadar opini, ini adalah sinyal moral yang harus didengar oleh pemerintah pusat.

Jika kita berbicara data, saat ini Indonesia memiliki angka kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, persentase penduduk miskin masih berada di angka 9,03 persen. Anak-anak yang berada di panti asuhan, anak yatim piatu, dan siswa dari keluarga kurang mampu adalah sasaran sebenarnya yang membutuhkan intervensi gizi. Mereka adalah garda terdepan yang harus kita selamatkan dari ancaman stunting dan malnutrisi.

Prediksi Hemat Lebih dari 70 Persen: Menuju Fiskal Sehat

Mari kita hitung secara matematis dengan hati nurani. Jika program MBG saat ini menyasar seluruh siswa tanpa terkecuali (total sekitar 44 juta anak), anggaran yang dikucurkan mencapai ratusan triliunan rupiah yang memberatkan APBN dan menekan transfer ke daerah.

Jika kita mengerucutkan sasaran hanya pada:

1. Siswa kurang mampu secara ekonomi (berdasarkan DTKS – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),

2. Anak-anak di panti asuhan,

3. Anak yatim piatu,

Maka jumlah sasaran diprediksi akan turun drastis menjadi sekitar 15–20 persen dari total populasi siswa atau sekitar 7–9 juta anak.

Dengan asumsi biaya satuan (unit cost) yang lebih efisien dan tidak ada “lemak” bisnis di dalamnya, potensi penghematan anggaran bisa mencapai lebih dari 60 persen hingga 70 persen dari alokasi awal. Bayangkan, ratusan triliun rupiah yang terselamatkan. Anggaran itu bisa dialihkan untuk membangun sekolah rusak di daerah 3T, membayar honor guru honorer yang selama ini terpinggirkan, atau memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net) pasca kenaikan harga pangan.

Jangan Jadikan Perut Anak Lahan Basah Bisnis

Di lapangan, keluhan lain yang terus mengemuka adalah praktik bisnis yang mulai membelit program ini. Bukan rahasia lagi bahwa skema pengadaan logistik yang terpusat justru membuka peluang “pemborosan terselubung” yang hanya memperkaya segelintir pengelola dan vendor besar.

Kita mendengar kabar dari beberapa daerah bahwa harga bahan pangan dalam program MBG seringkali lebih mahal dari harga pasar, kualitas daging kadang tidak sesuai standar, dan yang paling parah, praktik “proyek titipan” mulai terjadi. Ketika program yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi lahan bisnis, maka yang dirugikan adalah anak-anak itu sendiri. Mereka tidak hanya diberi makan dengan gizi yang dipertanyakan, tetapi juga masa depan mereka dipertaruhkan demi kepentingan sesaat para rent-seeker.

Protes dari Daerah: Ketika Desa Terjepit

Yang paling memilukan adalah tekanan yang dirasakan oleh pemerintah desa. Dalam beberapa diskusi dengan aparatur desa di Provinsi Riau lensaberita24 menangkap kegelisahan yang sama. Dana Desa yang biasanya cair untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, kini sebagian besar “disedot” untuk porsi pendampingan MBG dan juga pembelian ratusan ribu unit mobil pick up dari India yang katanya untuk operasional Koperasi Merah Putih. 

“Kami tidak menolak program ini, tapi jangan sampai pembangunan jalan desa yang kami rencanakan untuk membuka isolasi terhambat karena anggaran desa habis untuk urusan makan gratis yang dinikmati oleh semua kalangan, termasuk yang mampu,” keluh seorang Kepala Desa di Bengkalis Riau.

Inilah realita di bawah. Ketika pemerintah pusat berkeras mempertahankan format MBG universal, daerah-daerah yang fiskalnya terbatas mulai kehabisan napas.

Seruan untuk Kajian Ulang yang Menyeluruh

Sudah saatnya pemerintah pusat membuka mata dan telinga lebar-lebar. Presiden RI, Badan Gizi Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus berani mengambil langkah berani: Mengubah skema MBG menjadi program intervensi yang tepat sasaran.

Kami di lensaberita24 meyakini, bangsa ini tidak akan kehilangan momentum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa hanya karena kita membatasi penerima makan gratis. Justru sebaliknya, dengan mengerucutkan sasaran, kita akan lebih fokus, lebih berkualitas, dan lebih adil.

Kita tidak boleh membiarkan program yang lahir dari niat mulia ini justru menjadi bumerang yang menggerus anggaran sektor lain, menimbulkan kecemburuan sosial, dan mematikan denyut pembangunan di desa.

Mari selamatkan MBG dari ke-jumbo-an yang tidak perlu. Selamatkan anak-anak miskin dengan porsi yang cukup, dan selamatkan keuangan negara dari pemborosan yang tidak bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah program bukanlah seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan seberapa banyak jiwa yang benar-benar terselamatkan.

Lensaberita24, untuk Indonesia yang lebih adil.