PEKANBARU – Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau periode 2026–2029 kini memasuki babak paling menentukan. Sebanyak 21 peserta telah lolos seleksi dan akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPRD Provinsi Riau. Di titik inilah, menurut praktisi sosial politik Riau, Afrianto Kurniawan, SH, DPRD tidak boleh hanya menjadi "mesin administratif" yang sekadar memilih tujuh nama.

Menurut Afrianto, DPRD sedang memegang kesempatan yang jauh lebih besar, mencatat sejarah baru bagi demokrasi di Riau.

"Saya ingin mengingatkan Komisi I DPRD Provinsi Riau bahwa keputusan mereka nanti bukan hanya menentukan siapa yang menjadi komisioner, tetapi juga menentukan apakah sejarah ketimpangan representasi akan terus dipertahankan atau akhirnya diakhiri," kata Afrianto.

Ia menyoroti fakta yang selama ini luput dari perhatian publik. Sejak KPID Riau berdiri, belum pernah ada seorang perempuan pun yang duduk sebagai komisioner.

"Ini ironi. Lembaga yang mengawasi penyiaran, mengawal perlindungan anak, perempuan, pendidikan, budaya, dan etika media justru belum pernah memberi ruang kepada perempuan di kursi pengambil keputusan. Ini bukan sekadar kekosongan, tetapi catatan sejarah yang sudah terlalu lama dibiarkan."

Afrianto menegaskan, dorongan menghadirkan perempuan bukanlah tuntutan untuk mengorbankan kualitas.

"Jangan dipelintir seolah-olah keterwakilan perempuan berarti menurunkan standar. Yang kita dorong adalah perempuan yang memang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas. Kalau kandidatnya layak, mengapa harus kembali mengulang sejarah tanpa perempuan ?"

Menurutnya, prinsip keterwakilan 30 persen perempuan seharusnya menjadi komitmen yang diwujudkan dalam praktik, bukan hanya menjadi slogan yang terus diulang setiap kali proses seleksi lembaga publik berlangsung.

"Selama ini semua orang bicara soal afirmasi, kesetaraan, dan partisipasi perempuan. Tetapi ketika keputusan ada di tangan para pengambil kebijakan, komitmen itu sering menghilang. Jangan sampai hal yang sama kembali terjadi di KPID Riau."

Afrianto bahkan mengingatkan bahwa masyarakat akan menilai keberanian politik Komisi I DPRD Provinsi Riau dari hasil akhir fit and proper test.

"Kalau setelah puluhan tahun hasilnya tetap sama—tetap tanpa perempuan—publik tentu berhak bertanya: apakah memang tidak ada perempuan yang layak, atau memang ruang itu tidak pernah benar-benar dibuka ?"

Ia menilai pertanyaan tersebut sah disampaikan karena selama ini representasi perempuan di KPID Riau selalu berakhir di tahap seleksi, bukan pada kursi komisioner.

Bagi Afrianto, DPRD Provinsi Riau periode 2024–2029 memiliki peluang yang tidak dimiliki oleh periode sebelumnya.

"Mereka bisa menjadi DPRD pertama yang memutus mata rantai sejarah itu. Mereka bisa dikenang sebagai periode yang akhirnya membuka pintu bagi perempuan menjadi komisioner KPID Riau. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali."

Ia juga mengingatkan bahwa lembaga penyiaran menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persoalan konten digital, kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi media sosial, hingga literasi digital membutuhkan perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan kebijakan.

"KPID bukan sekadar mengawasi televisi dan radio. Mereka mengawal ruang publik. Karena itu, ruang pengambilan keputusan juga harus mencerminkan keberagaman masyarakat yang dilayani."

Menutup keterangannya, Afrianto menyampaikan pesan langsung kepada Komisi I DPRD Provinsi Riau.

"Jangan hanya memilih tujuh orang terbaik. Pilihlah tujuh orang yang juga mampu mencerminkan keadilan representasi. Jangan biarkan DPRD periode 2024–2029 dikenang sebagai periode yang kembali mengulang sejarah lama. Jadilah DPRD yang berani membuat sejarah baru dengan menghadirkan komisioner perempuan pertama dalam sejarah KPID Riau," tegas Afrianto lagi.

"Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani mengambil keputusan. Hari ini, pena itu ada di tangan Komisi I DPRD Provinsi Riau."tutupnya.(Win)