Soroti Tenaga Kerja, Limbah, dan Dugaan Pelanggaran Perda

Bengkalis – Sejumlah tokoh adat yang tergabung dalam Ninik Mamak 9 Kepala Suku dari Desa Buluh Manis dan Desa Petani, Kecamatan Mandau, mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kerja (WK) Rokan, khususnya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan para perusahaan subkontraktornya.

Perwakilan resmi Ninik Mamak, Dato Syafrizal, menyampaikan bahwa sidak tersebut harus mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap perbandingan jumlah tenaga kerja lokal dan luar daerah, baik dalam tim inti maupun non-skill. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal benar-benar dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Kami melihat masih banyak ketimpangan yang terjadi, dan dugaan pelanggaran terhadap perda, termasuk indikasi adanya praktik KKN. Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus tegas dan tidak tinggal diam," tegas Dato Syafrizal.

Selain isu tenaga kerja, Ninik Mamak juga menyoroti berbagai permasalahan lain yang belum mendapat perhatian serius, seperti diskriminasi umur dalam pemeriksaan MCU (Medical Check Up), keterlambatan pembayaran gaji pekerja, hingga persoalan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

"Kami sangat berharap pemerintah daerah segera merespons gejolak ini. Permasalahan limbah yang mencemari wilayah Rantau Kopar dan daerah lain di WK Rokan harus ditindak. Jangan sampai masyarakat tempatan terus jadi korban," tambahnya.

Dato Syafrizal mewakili Ninik Mamak 9 Kepala Suku juga menyampaikan harapan adanya kolaborasi resmi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan para tokoh adat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang bermukim di wilayah kerja tersebut.

"Kami ingin duduk bersama. Kami ingin ada sinergi antara pimpinan daerah dengan para ninik mamak, agar aspirasi dan hak-hak masyarakat asli tempatan benar-benar diperjuangkan," ujarnya.