BENGKALIS – Rapat antara pengurus Masjid Al Quro, tokoh masyarakat, Anggota DPRD Bengkalis dan jajaran Managemen PT Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning berlangsung panas, Rabu (22/4/2026). 

Yang menjadi sorotan tajam bukan hanya lamanya proses perizinan yang sudah bertahun-tahun, tetapi juga sikap manajemen Pertamina di tingkat lokal yang dinilai kaku, tidak proaktif, dan enggan memberikan kebijakan secara lokal mendukung fasilitas ibadah masyarakat Desa Pakning Asal.

Pertemuan yang digelar di ruang rapat kantor induk Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning itu sempat memanas saat para peserta melontarkan kekecewaan terutama saat penyampaian oleh Anggota DPRD Bengkalis H. Muhammad Rafee. 

Di tengah upaya warga yang hanya membutuhkan lahan parkir sementara di tanah kosong milik Pertamina yang sudah 50 tahun terbengkalai, pihak perusahaan justru terkesan membiarkan masalah mengambang tanpa inisiatif membantu.

Imam Masjid: Dua Tahun Proposal, Nihil Kepastian

Ketua Masjid Al Quro sekaligus imam, Rusdianto, mengungkapkan rasa frustrasinya di hadapan para petinggi Pertamina Pakning.

“Proposal sudah kami ajukan kurang lebih dua tahun lalu. Dua tahun! Sampai sekarang tidak ada kabar. Kami hanya minta izin pinjam pakai lahan kosong di seberang masjid, bukan minta hibah. Ini untuk parkir jamaah, untuk ibadah,” ujar Rusdianto  di ruang rapat didampingi pengurus Mesjid lainnya Jaswir.

Ia menambahkan, selama dua tahun itu, jamaah Masjid Al Quro terus menderita karena ketiadaan lahan parkir, terutama setiap hari Jumat dan malam bulan Ramadan, bahkan saat Sholat Idul Fitri 1447 Hijriyah lalu banyak jemaah yang tak bisa solat, akibat kekurangan tempat parkir. Sementara di depan mata, lahan tidur milik Pertamina justru dipasangi plang larangan.

DPRD: Pertamina Pakning Terlalu Kaku, Tak ada Kebijakan Lokal

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Muhammad Rafee (Pak Haji Rafi) dari Fraksi PKS Dapil II, tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Dalam rapat yang tegang itu, ia secara terbuka mengkritik sikap manajemen Pertamina Sungai Pakning yang dinilai tidak memiliki keberanian mengambil langkah konkret.

“Manajemen di sini terlalu kaku! Jangan hanya jadi tembok penghalang yang meneruskan surat tanpa pernah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Rakyat butuh bukti, bukan alasan ‘kewenangan pusat’ terus-menerus. Dua tahun, apa tidak ada satu pun langkah nyata yang kalian lakukan untuk memfasilitasi permohonan ini?. ” tegas Haji Rafee.

Haji Rafee juga meminta surat keterangan dari Pertamina Pakning, jika memang tak ada wewenang terkait lahan tersebut.

"Saya meminta suratnya paling lama Minggu depan, agar bisa kami bawa ke tingkat pusat, siapa pihak pusat yang bisa kami temui, agar memperoleh izinnya, jangan digantung seperti ini," pungkasnya.

Ia juga menyoroti ketidakadilan yang dirasakan warga. Di sejumlah titik lain di lahan Pertamina di wilayah yang sama, terdapat aktivitas dan bangunan yang diizinkan. Namun untuk lahan parkir masjid, yang jelas-jelas untuk kepentingan umum dan bersifat tidak permanen, justru dipersulit.

“Kalau semua lahan dilarang, kami terima. Tapi kalau ada yang boleh, dan ada yang tak boleh coba jelaskan dasarnya. Jangan ada pilih kasih. Ini menyangkut hati nurani, apalagi untuk rumah ibadah,” tambahnya.

Haji Rafee bahkan mengancam akan membawa persoalan ini hingga ke DPR RI jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dari Pertamina Pusat.

Tokoh Masyarakat: Pertamina Pakning Enggan Berbuat, Padahal Bisa Menjembatani

Tokoh masyarakat Pakning Asal, Ujang Effendi, juga menyayangkan sikap manajemen lokal yang dinilai pasif dan tidak memiliki inisiatif.

“Jangan selalu berlindung di balik kewenangan pusat. Kalian yang ada di Pakning ini punya fungsi sebagai jembatan. Bukan hanya menunggu instruksi, tapi harusnya memperjuangkan kebutuhan masyarakat ring satu. Ini bukan masalah besar, ini masalah kemauan. Dan sejauh ini, saya lihat tidak ada kemauan dari manajemen sini untuk berbuat,” ujar Ujang dengan tegas.

Senada, Saiful Bahari, Ketua Forum Peduli Masyarakat dan Pemuda Kecamatan Bukit Batu, menyebut sikap Pertamina Pakning tidak sensitif terhadap kebutuhan ibadah masyarakat.

“Kami tidak minta istana, hanya lahan parkir sementara. Tapi plang larangan dipasang tepat di depan masjid. Itu tindakan arogan. Manajemen di sini seharusnya malu, karena justru menghalangi urusan ibadah, bukan memudahkan,” kata Saiful.

Jawaban Pertamina: Masih Menunggu Pusat

Menghadapi tekanan keras dari masyarakat dan DPRD, Iswandi, Supervisor General Affair PT Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning, kembali menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan memutuskan.

“Kami di tingkat operasional tidak punya kapasitas. Kewenangan ada di Pertamina Persero pusat. Namun kami sudah berkomunikasi dan masih menunggu jawaban,” ujar Iswandi.

Pernyataan ini disambut dengan ekspresi sinis dari sejumlah peserta rapat. “Minggu depan? Kita sudah dengar ‘minggu depan’ berkali-kali selama dua tahun,” celetuk seorang jamaah.

Sementara itu, Molyono, perwakilan Pertamina Patra Niaga lainnya, berjanji akan bersikap profesional dan segera menindaklanjuti. Namun janji serupa juga pernah disampaikan sebelumnya tanpa realisasi.

SMSI : Sikap Kaku Pertamina Pakning Contoh Kegagalan Komunikasi Korporasi

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bengkalis Erwin Syah Putra, S.Psi yang turut hadir dan memantau jalannya rapat, menilai kasus ini sebagai contoh nyata kegagalan manajemen lokal dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.

“Mereka terlalu kaku, terlalu birokratis. Padahal yang dibutuhkan hanya niat baik dan kebijakan sederhana: izin pinjam pakai lahan tidur untuk tempat parkir masjid. Sikap seperti ini hanya akan memperburuk citra Pertamina di mata warga ring satu,” ujar Erwin.

SMSI Bengkalis menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan yang berpihak pada kepentingan ibadah masyarakat.

Kesimpulan: Masyarakat Hanya Ingin Keadilan dan Kepastian

Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan konkret. Namun rapat yang memanas ini setidaknya menunjukkan betapa tingginya emosi dan kekecewaan warga. Mereka tidak lagi hanya menuntut izin, tetapi juga menuntut sikap adil, manusiawi, dan tidak kaku dari manajemen Pertamina yang beroperasi di tengah-tengah mereka.

Para jamaah Masjid Al Quro berharap tekanan dari DPRD dan publik membuat Pertamina Pusat segera turun tangan. Karena bagi warga Pakning Asal, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan urusan kemudahan dalam beribadah kepada Tuhan.(Tim/Red)