Bengkalis – Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database Kabupaten Bengkalis menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Senin (29/9/2025) di Wisma Sri Mahkota Bengkalis.

Audiensi ini menjadi wadah bagi para honorer yang tidak masuk kategori PPPK paruh waktu untuk menyampaikan keresahan terkait status kerja yang belum jelas, sekaligus menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026 mendatang.

Ketua Aliansi, Panca Dharma Pasaribu, menyampaikan bahwa ribuan tenaga honorer non-database di Bengkalis hingga kini belum mendapat kejelasan status meski telah bertahun-tahun mengabdi.

“Selama ini kami bekerja dan mengabdi, tapi tidak masuk dalam sistem. Banyak dari kami berstatus TMS dan gagal seleksi CPNS 2024 karena keterbatasan formasi, terutama bagi lulusan SMA dan D3,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya sosialisasi kebijakan dari pusat, perubahan regulasi yang mendadak, serta ancaman penghapusan tenaga honorer sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2023.

“Kami tidak menuntut berlebihan, hanya meminta kejelasan dan perlindungan agar tetap bisa bekerja serta hidup layak,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan komitmen penuh Pemkab untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer. Meski regulasi berasal dari pemerintah pusat, ia menekankan daerah tidak akan tinggal diam.

“Apapun tantangannya, kami akan tetap mencari jalan agar adik-adik honorer bisa menerima haknya. Tanpa pendamping desa dan tenaga honorer, banyak pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Kasmarni.

Ia mengungkapkan Pemkab Bengkalis telah menyurati Kementerian PAN-RB dan menjalin komunikasi intensif agar solusi terbaik dapat ditemukan. Bahkan, Pemkab telah menyiapkan alokasi anggaran khusus bagi tenaga honorer non-database pada APBD 2026.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha menegaskan lembaganya siap mendukung penuh perjuangan honorer, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Kami sarankan agar perwakilan aliansi ikut bersama Komisi I dan BKPP melakukan koordinasi langsung ke pusat. Jangan sampai suara daerah ini terputus di tengah jalan,” tegasnya.

Septian juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung secara pribadi, termasuk membantu logistik perjuangan, agar tidak hanya dibebankan pada pemerintah 

Di sisi lain, Camat Mandau Riki Rihardi mengingatkan pentingnya membangun jejaring lebih luas.

“Aspirasi ini sebaiknya tidak hanya dibawa secara lokal, tapi juga dikolaborasikan lintas kabupaten/kota di Riau agar lebih diperhitungkan di tingkat provinsi maupun nasional,” katanya.

Audiensi yang berlangsung hangat dan tertib itu menghasilkan kesepakatan, yakni DPRD dan Pemkab Bengkalis akan memfasilitasi 5 hingga 7 perwakilan honorer non-database untuk beraudiensi langsung ke Kementerian PAN-RB dan BKN.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekda Bengkalis Ersan Saputra, Staf Ahli Bupati Bidang SDM Johansyah Safri, Asisten I Andris Wasono, Kepala BKPP Djamaludin, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Bengkalis. (Red)